Suburjagat.co.id | Indramayu – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (20/7/2026). Berbagai persoalan strategis mulai dari kekeringan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah hingga layanan air bersih menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., didampingi Wakil Ketua I H. Sirojudin, S.P., M.Si., dan Wakil Ketua II Amroni, S.IP. Pemerintah Kabupaten Indramayu diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan tamu undangan lainnya.
Laporan hasil reses Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggi Nofiah, S.IPol. Dalam laporannya disampaikan bahwa sebanyak 12 anggota Fraksi PDI Perjuangan telah melaksanakan kegiatan reses di enam daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di Kabupaten Indramayu guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa persoalan paling mendesak yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah dampak musim kemarau yang menyebabkan kekeringan, gagal panen, serta ancaman krisis air bersih. Menurut fraksi tersebut, sistem pembagian jadwal giliran air belum mampu mengatasi persoalan karena banyak saluran irigasi mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sehingga debit air terus menurun.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu segera mengambil langkah nyata melalui normalisasi saluran irigasi, pembangunan infrastruktur sumber air, penambahan debit embung, serta pembangunan sodetan baru di wilayah yang belum terjangkau jaringan irigasi teknis, khususnya Indramayu bagian barat dan sebagian wilayah selatan.
Selain sektor pertanian, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana pendukung pertanian juga menjadi aspirasi terbesar masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan menilai pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga perlu diprioritaskan secara bertahap, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam bidang keselamatan masyarakat, fraksi juga mendorong percepatan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur aktivasi BPJS PBI maupun BPJS BPPU yang sebelumnya tidak aktif, serta proses rujukan layanan kesehatan yang dinilai masih menyulitkan masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah pengelolaan sampah. Berdasarkan aspirasi masyarakat, minimnya armada pengangkut sampah, keterbatasan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah melebihi batas menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Fraksi PDI Perjuangan meminta pembangunan TPA baru di wilayah selatan, revitalisasi TPA Kertawinangun dan Pecuk, modernisasi sistem pengelolaan sampah, serta penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.
Pada bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih maraknya dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah. Berbagai bentuk pungutan, mulai dari biaya bangku, pembangunan sekolah hingga pembelian LKS, dinilai masih membebani orang tua siswa. Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap sekolah dan memastikan seluruh satuan pendidikan bebas dari praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.
Sementara itu, terkait pelayanan air bersih, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima banyak keluhan masyarakat mengenai menurunnya debit air PDAM, kualitas air yang keruh, hingga kenaikan tarif yang dinilai belum sebanding dengan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, Perumdam Tirta Dharma Ayu didorong segera melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menutup laporannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan infrastruktur yang dihimpun selama kegiatan reses akan disampaikan dalam dokumen rekomendasi resmi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil reses. Fraksi berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan diwujudkan dalam program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat Kabupaten Indramayu.
(Advertorial Media)
About the Author
