Suburjagat.co.id | Indramayu – DPRD Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Fraksi Partai Golkar Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., didampingi Wakil Ketua I H. Sirojudin, S.P., M.Si. dan Wakil Ketua II Amroni, S.IP. Pemerintah Kabupaten Indramayu diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Ahmad Syadali, M.Ed. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD/SKPD, pimpinan TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD Nurhayati menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2026.
“Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2026, dari 50 anggota DPRD, sebanyak 26 anggota telah menandatangani daftar hadir secara fisik. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk dibuka,” ujar Nurhayati, pada Senin (20/7/2026).
Laporan hasil reses Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Hj. Idah Nuryani, S.E. Ia menegaskan bahwa masa reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, pemerintahan, sosial, hukum, hingga pembangunan.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang diterima merupakan suara rakyat yang harus disampaikan secara utuh di forum parlemen sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat.
Pada Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi wilayah yang diwakili Hj. Idah Nuryani, Endang Effendi, dan H. Tatang Sutardi, masyarakat banyak mengeluhkan kualitas pelayanan air bersih PDAM yang dinilai semakin menurun. Keluhan meliputi debit air yang kecil hingga tidak mengalir sama sekali, sementara masyarakat tetap dibebani biaya pelayanan yang cukup tinggi.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan manajemen birokrasi, khususnya terkait rekrutmen pejabat dari luar daerah. Menurut Fraksi Partai Golkar, masyarakat berharap pemerintah daerah lebih memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indramayu untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti penegakan Peraturan Daerah mengenai minuman beralkohol. Masyarakat menilai masih maraknya hiburan malam, warung remang-remang, serta dugaan lemahnya pengawasan berpotensi memicu berbagai penyakit masyarakat. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Satpol PP, dan tokoh masyarakat.
Di Dapil II yang disampaikan oleh Ibnu Rismansyah dan H. Durosid, aspirasi masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pembenahan objek wisata Pantai Tirtamaya yang dinilai memerlukan perbaikan fasilitas agar mampu bersaing dengan destinasi wisata yang dikelola pihak swasta.
Selain sektor pariwisata, persoalan sampah juga menjadi perhatian utama. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah menyusun langkah yang lebih terstruktur dalam penanganan sampah, mulai dari pengurangan, pemanfaatan kembali, hingga daur ulang. Warga juga menginginkan peningkatan fasilitas olahraga sebagai sarana pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Dapil III yang diwakili H. Minaemin, Romdoni, dan Nurhayati menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak proyek RIMP yang disebut menyebabkan banjir saat musim hujan. Fraksi meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung agar dilakukan pemulihan kondisi lingkungan. Selain itu, penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan kabupaten juga dinilai masih minim.
Pada Dapil IV, Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas musibah kecelakaan yang menewaskan 12 warga Kecamatan Lelea. Fraksi juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap larangan penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang yang dinilai belum berjalan optimal. Selain itu, masyarakat pesisir kembali menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak dan berharap pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di Dapil V yang diwakili Siti Aminah dan Abdul Rojak, masyarakat mengeluhkan ribuan hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan akibat distribusi air irigasi yang belum tertata dengan baik. Fraksi juga menyoroti belum adanya penanganan banjir rob di wilayah Eretan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Adapun Dapil VI yang diwakili Eka Trilinda Ningrum dan Wardah menyoroti kondisi jalan penghubung antardesa di wilayah barat Indramayu yang masih banyak mengalami kerusakan. Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dibanding daerah lain.
Melalui laporan hasil reses tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu. Fraksi menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar laporan formal, melainkan wujud nyata penyampaian suara rakyat yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.
(Advertorial Media)
About the Author
