Suburjagat.co.id | Indramayu – Senin 20 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, dengan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Forkopimda, kepala OPD, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., didampingi Wakil Ketua I H. Sirojudin, S.P., M.Si., dan Wakil Ketua II Amroni, S.IP. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Ahmad Syadali, M.Ed.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nurhayati menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2026.
“Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2026, dari 50 anggota DPRD, sebanyak 26 anggota telah menandatangani daftar hadir secara fisik. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk dibuka,” ujarnya.
Penyampaian laporan hasil kegiatan reses Fraksi PKB dibacakan oleh Roikhatul Janah. Dalam laporannya disampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dibawa merupakan hasil pertemuan dan dialog langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu selama masa reses.
Pada bidang kesehatan, Fraksi PKB menyoroti masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif sehingga menghambat akses pelayanan kesehatan. Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan ulang agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan.
Selain itu, PKB juga menilai sistem pendaftaran pelayanan kesehatan secara daring di puskesmas masih menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, akses internet, maupun lanjut usia yang belum memahami penggunaan aplikasi. Fraksi PKB berharap puskesmas tetap memberikan pelayanan yang mudah dan membantu proses pendaftaran agar digitalisasi tidak mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Fraksi PKB menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut mereka, sekolah di desa masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, akses internet, serta sumber belajar sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
PKB juga meminta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurut fraksi tersebut, kesejahteraan guru memiliki pengaruh besar terhadap motivasi, kualitas pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu.
Pada bidang lingkungan hidup, Fraksi PKB menyoroti persoalan sampah yang dinilai masih jarang diangkut sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah diminta meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Sementara pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB menyoroti kelangkaan LPG subsidi ukuran 3 kilogram yang masih terjadi di berbagai desa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi gas bersubsidi agar pasokan tersedia secara merata dan dijual sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam bidang pertanian, persoalan ketersediaan air menjadi perhatian utama. Fraksi PKB menyampaikan bahwa masih banyak lahan pertanian, baik sawah beririgasi maupun tadah hujan, yang mengalami kekurangan air terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, pemerintah diminta memperkuat pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna menjaga produktivitas pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.
Adapun pada bidang infrastruktur dan pembangunan, Fraksi PKB mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan dan pelosok desa. Mereka juga meminta pemerintah memperbanyak pemasangan serta memperbaiki lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak guna meningkatkan keamanan masyarakat dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, PKB menyoroti masih banyak ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan berlubang. Pemerintah daerah diminta segera mempercepat perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan ruas yang memiliki tingkat kerusakan berat dan mobilitas tinggi.
Menutup laporannya, Roikhatul Janah menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan serta mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta sidang.
(Advertorial Media)
About the Author
