Suburjagat.co.id | Indramayu – DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV untuk membahas persoalan kekeringan yang melanda sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Indramayu. Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (29/7/2026), itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si.
Rapat tersebut diselenggarakan sebagai upaya mencari solusi atas berkurangnya pasokan air irigasi akibat musim kemarau yang mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian, terutama di Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Lelea. Selain jajaran DPRD, rapat juga dihadiri perwakilan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, BBWS Citarum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Camat Haurgeulis, Camat Lelea, para kuwu, serta perwakilan kelompok tani (Gapoktan) dari desa-desa terdampak.
Dalam arahannya, H. Sirojudin menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Indramayu sehingga persoalan kekeringan harus segera ditangani secara serius melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, rapat gabungan tersebut bertujuan merumuskan langkah-langkah konkret agar kebutuhan air bagi petani tetap terpenuhi sehingga tanaman yang telah ditanam tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan pasokan air.
Camat Haurgeulis menjelaskan bahwa sekitar 90 persen lahan pertanian di wilayahnya telah ditanami. Selama ini kebutuhan air dipenuhi dari Waduk Cipancuh, embung, serta pompanisasi. Namun memasuki musim kemarau, debit air mengalami penurunan signifikan sehingga distribusi air ke lahan pertanian menjadi terbatas.
Ia mengusulkan agar normalisasi Waduk Cipancuh beserta jaringan saluran irigasinya segera dilaksanakan sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi para petani.
Sementara itu, Camat Lelea menyampaikan bahwa hampir seluruh areal persawahan di wilayahnya telah ditanami. Hanya Desa Cempeh yang hingga kini belum dapat melakukan penanaman karena mengalami kesulitan memperoleh air irigasi.
Perwakilan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada umumnya masih dalam kondisi baik. Meski demikian, terdapat tiga desa yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami keterbatasan distribusi air selama musim kemarau.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan jaringan irigasi hanya sekitar 30 persen sehingga penanganan persoalan kekeringan membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Hal senada disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Menurut mereka, infrastruktur pengairan pada dasarnya telah tersedia, namun penyusutan volume air di sejumlah waduk akibat kemarau menyebabkan distribusi air tidak lagi merata ke seluruh wilayah pertanian.
Sementara itu, perwakilan BBWS Cimanuk-Cisanggarung menegaskan bahwa penanganan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendataan kondisi di lapangan, koordinasi yang intensif, serta dukungan pompanisasi agar kebutuhan air petani tetap terpenuhi.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan sejumlah masukan strategis. Mereka menekankan pentingnya langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman yang sudah ditanam melalui pengaturan jadwal pembagian air secara bergiliran disertai pengawasan yang ketat.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerataan bantuan pompanisasi di seluruh wilayah terdampak, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait, inventarisasi kebutuhan air di setiap desa, pembangunan saluran irigasi sekunder, serta percepatan normalisasi waduk.
DPRD juga meminta pemerintah daerah segera mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat guna memperoleh dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur pengairan yang lebih memadai.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Kiki Zakiyah, S.E. menegaskan pentingnya mengawal seluruh usulan tersebut hingga terealisasi, termasuk rencana pembangunan Embung Cilalanang yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi penyediaan cadangan air bagi kawasan pertanian.
Dari unsur pemerintah desa, salah seorang perwakilan kuwu turut menyampaikan harapan agar normalisasi Waduk Cipancuh segera direalisasikan. Menurutnya, waduk tersebut merupakan sumber utama pengairan bagi ribuan hektare lahan pertanian sehingga keberadaannya sangat menentukan keberhasilan musim tanam.
Menutup rapat, pimpinan sidang menyimpulkan sejumlah langkah prioritas yang akan diperjuangkan bersama, yaitu normalisasi Waduk Cipancuh, penerapan sistem pembagian air secara bergilir, penyediaan pompa irigasi tambahan, pemberian prioritas pasokan air bagi lahan yang telah ditanami, pembangunan Embung Cilalanang, serta pemanfaatan lahan kosong milik Pertamina sebagai lokasi pembangunan embung baru untuk menjadi sumber cadangan air pada masa mendatang.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan bergerak cepat agar dampak kekeringan tidak mengancam produktivitas pertanian serta kesejahteraan para petani di Kabupaten Indramayu.
(Advertorial Media)
About the Author
