Suburjagat.co.id | Indramayu – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu memberikan teguran tegas kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (10/6/2026). Teguran tersebut disampaikan karena Dinas PUPR tercatat dua kali tidak menghadiri undangan rapat yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh Komisi IV DPRD.
Rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV serta perwakilan Dinas PUPR itu membahas berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah isu yang dibahas antara lain kondisi jalan, saluran drainase, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penanganan genangan air yang masih ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, Ibnu Risman Syah, S.H., menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Dinas PUPR dalam dua agenda rapat sebelumnya. Menurutnya, rapat kerja merupakan sarana penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara lembaga legislatif dan organisasi perangkat daerah guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Dinas PUPR dalam dua kali undangan rapat yang telah kami sampaikan. Ini bukan hanya soal menghadiri rapat, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan infrastruktur yang saat ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Ibnu.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dan menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Pada rapat yang ketiga ini, Dinas PUPR mengutus Wimbanu sebagai perwakilan untuk hadir dan memberikan penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kehadiran perwakilan tersebut dimanfaatkan Komisi IV untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah pekerjaan infrastruktur yang saat ini menjadi perhatian publik.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, Ida Nuryani, S.E., menyoroti persoalan genangan air yang masih ditemukan di berbagai titik meskipun musim hujan telah berakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase dan saluran air di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Musim hujan selesai, masih banyak titik-titik yang tergenang air. Ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk,” kata Ida Nuryani.
Ia meminta Dinas PUPR segera melakukan pemetaan wilayah yang rawan genangan serta mengambil langkah penanganan yang lebih cepat dan terukur agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.
Menanggapi berbagai masukan dan pertanyaan dari anggota dewan, perwakilan Dinas PUPR menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melaksanakan berbagai program pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya. Sejumlah pekerjaan, kata dia, telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, dan bidang pembangunan lainnya. Saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah mulai berjalan dan dilaksanakan di lapangan,” jelasnya.
Menutup rapat kerja, Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi kepada Dinas PUPR terkait percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komisi IV juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pembangunan daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu.
(Advertorial Media)
About the Author
