Suburjagat.co.id | Indramayu – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indramayu melontarkan kritik tajam terhadap belum terealisasinya sejumlah program prioritas pemerintah daerah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan infrastruktur.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu yang membahas inventarisasi permasalahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu pada Selasa (28/7/2026) dan dihadiri pimpinan serta anggota Banggar bersama mitra kerja penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut, berbagai isu strategis menjadi pembahasan utama. Di antaranya perhatian terhadap tenaga kerja, kompensasi jalan akibat aktivitas Pertamina Balongan, penanganan kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah, rencana peminjaman dana daerah, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya yang dinilai membutuhkan penyelesaian secara serius.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Rapat ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mengawal penyusunan anggaran agar tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indramayu,” ujar Nurhayati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Amroni, S.IP., mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2026 memang mengalami peningkatan. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Memang ada peningkatan PAD, tetapi belum signifikan. Karena itu diperlukan upaya bersama agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga mampu mendukung pembangunan,” kata Amroni.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Badan Anggaran DPRD, Ahmad Mujani Nur, S.H.I. Menurutnya, potensi PAD Kabupaten Indramayu masih sangat besar sehingga seharusnya mampu meningkat lebih tinggi pada tahun 2027 apabila seluruh sumber pendapatan dikelola secara maksimal.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan PAD agar tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini ada, tetapi juga mampu menggali potensi baru yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa belum signifikannya peningkatan PAD dipengaruhi oleh beralihnya beberapa sumber pendapatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah pengelolaan Rumah Sakit Patrol yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah.
Selain membahas PAD, Banggar DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap sejumlah program prioritas yang hingga kini belum direalisasikan meskipun telah tercantum dalam RPJMD dan menjadi program unggulan kepala daerah.
Anggota Banggar menilai keterlambatan pelaksanaan program tersebut menyebabkan berbagai persoalan masyarakat belum terselesaikan secara optimal. Oleh sebab itu, Banggar meminta pemerintah daerah agar seluruh program prioritas yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sesuai target pembangunan.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di antaranya BWI, Bank BJB, dan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu. Dalam paparannya, pihak BWI menyampaikan bahwa perusahaan saat ini mengelola enam unit usaha yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun.
Banggar menyambut baik proyeksi tersebut, namun tetap meminta agar seluruh BUMD terus meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
Khusus kepada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu, Banggar memberikan masukan agar segera melakukan perbaikan dan penggantian water meter yang sudah tidak akurat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kebocoran jaringan pipa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta memastikan tagihan air sesuai dengan jumlah pemakaian yang sebenarnya.
Melalui pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, DPRD Kabupaten Indramayu berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Banggar menegaskan akan terus mengawal proses penyusunan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indramayu.
(Advertorial Media)
About the Author
