SUBURJAGAT.CO.ID I INDRAMAYU – Perwakilan petani yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani mendatangi DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (18/1/2024). Mereka mengeluhkan ketersediaan pupuk menjelang musim tanam awal di tahun 2024, dan berharap penebusannya mudah.
Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang menyampaikan, kedatangannya menemui wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasi para petani. Diantaranya terkait berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi di awal musim tanam tahun 2024.
Juga mengeluhkan penebusan pupuk bersubsidi yang mengharuskan menggunakan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). “Alokasi pupuk subsidi jangan dikurangi, dan penebusan pupuk bersubsidi agar dipermudah, tidak usah pakai aplikasi i-Pubers,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, pihaknya menerima audiensi perwakilan kelompok tani dan Ikatan Pedagang Pupuk Indramayu (IPPI). Ia secara tegas menyatakan akan menindaklanjuti berbagai keluhan maupun usulan para petani tersebut.
Dalam audiensi itu pihaknya menerima keluhan terkait alokasi pupuk bersubsidi yang berkurang untuk distribusi musim tanam tahun ini. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 alokasinya 71 ribuan ton, dan usulan RDKK 2024 sebanyak 77,9 ribu ton.
Namun pada tahun ini alokasinya hanya 41 ribu ton. Yang biasanya 2,5 hingga 3 kuintal per hektar sekarang hanya 1,4 kuintal saja per hektarnya. Termasuk phonska dan NPK. “Jadi ini persoalan yang mendasar diperhadapkan dengan masa tanam 1 dan masa tanam 2 nanti,” kata dia.
Berkurangnya alokasi tersebut, informasi yang diterima dari Komisi 2 karena produksi di Pupuk Indonesia berkurang. Dan kemungkinan lainnya karena ada pengurangan subsidi. “Harusnya jangan dipangkas, karena itu hak dasar petani,” ucapnya.
Terhadap persoalan itu, pihaknya telah memanggil Dinas Pertanian dan menyebutkan sudah ada langkah untuk bisa menambah alokasi pupuk yang dibutuhkan petani. Bahkan informasinya sudah ada penyikapan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikiltura Jawa Barat, akan ada penambahan termasuk pada musim tanam April mendatang.
Keluhan lainnya, yaitu berkaitan dengan mekanisme pendistribusian pupuk. Dalam penebusan pupuk bersubsidi diharuskan menggunakan aplikasi i-Pubers dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan kondisi di lapangan petani di Indramayu didominasi petani buruh yang gagap teknologi dan hanya menggarap, bukan pemilik lahan.
“Musim lalu digarap A dan sekarang digarap B, ini kan persoalan berkaitan dengan aturan dan mekanisme sistem penebusan pupuk bersubsidi. Sangat kompleks persoalan kaitan dengan masalah petani kita. Ini perlu perhatian khusus di daerah penopang pangan nasional Indramayu ini,” ungkapnya.
Syaefudin juga tidak mengharapkan produksi tanaman pangan di daerah lumbung padi ini mengalami penurunan drastis. Sehingga jangan sampai produksi gabah 1,8 juta ton dan beras 1,3 juta ton tidak berbanding lurus antara harapan dan yang diberikan kepada petani. “Kaitan dengan mekanisme BBM juga harus ada kemudahan-kemudahan,” ujarnya.
Berbagai hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi DPRD, juga pemerintah daerah. Mulai saat ini harus bersama-sama mendorong penambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Pihaknya juga menyambut baik program pemerintah pada bidang irigasi. Namun dalam pengerjaannya dinilai menghambat program pertanian, terutama pemenuhan kebutuhan air. “Perlu ada komitmen untuk merapihkan komunikasi antara program pusat, daerah, dan petani. Walaupun padi bukan tanaman air tapi produksinya membutuhkan air. Jadi air itu penting untuk pertanian,” tandasnya. (Red).
