Suburjagat.co.id | Indramayu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus menggerakkan perekonomian lokal, kini menuai sorotan di SMA Negeri 2 Indramayu. Program yang seharusnya menjadi bentuk intervensi nyata negara dalam pemenuhan gizi pelajar tersebut diduga tidak berjalan sesuai dengan standar anggaran dan menu yang telah ditetapkan.
Permasalahan ini mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah wali murid dan orang tua siswa terkait porsi serta kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap siswa seharusnya memperoleh menu dengan nilai anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari nominal tersebut.
Adapun menu yang dibagikan kepada siswa dilaporkan hanya berupa satu bungkus roti seharga sekitar Rp2.000, satu butir telur, dua butir kurma, serta satu bungkus kecil kacang hijau. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pengurangan porsi maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Laporan ini juga sejalan dengan hasil kajian bertajuk “Di Balik Piring Gratis: Defisit Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis” yang menyoroti persoalan tata kelola, termasuk dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan dapur MBG dan minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal. Kajian tersebut menyebutkan adanya indikasi lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program.
Menanggapi polemik tersebut, Bupati LIRA Kabupaten Indramayu, Hatta, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa program yang menggunakan uang rakyat harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kami meminta kepada pihak pemerintah atau siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan MBG agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dan justru merugikan masyarakat, lebih baik program ini dihentikan daripada menjadi ajang dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para wali murid berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait serta audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di SMA Negeri 2 Indramayu. Mereka meminta agar pengawasan diperketat demi memastikan hak siswa terpenuhi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
(Karmono)
About the Author
