Suburjagat.co.id | Indramayu – Sikap Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu, A mendadak menjadi perhatian publik baru-baru ini. Pasalnya, ia memilih membisu meski adanya isu miring yang menyeret namanya langsung, pada Kamis (28/05/2026).
Sebagaimana diketahui, belakangan ini isu adanya proyek fiktif di lingkungan Setda Indramayu yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 bernilai spektakuler yakni kurang lebih Rp.2 miliar berkembang luas ke permukaan. Kabar miring tersebut menyebut-nyebut nama inisial A terlibat secara langsung, dan BPK RI juga konon sudah melakukan audit.
Meski isu miring tersebut merebak, Kabag Umum Setda Indramayu A memilih untuk tidak menepis dan memberikan klarifikasi ke publik. Sikap membisu itu berlangsung hingga kini setelah sebelumnya Suburjagat.co.id mengkonfirmasinya melalui pesan whatsapp, pada Sabtu (23/05/2026) kemarin.
Diberitakan sebelumnya, isu proyek fiktif bernilai kurang lebih Rp.2 miliar yang didanai dari APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025 di lingkungkan Sekretariat Daerah (Setda) merebak ke publik. Konon katanya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga telah melakukan audit terkait kabar kurang sedap tersebut, pada Selasa (26/05/2026).
Ramai diperbincangkan pubik bahwa isu miring adanya dugaan proyek fiktif dengan anggaran jumbo tersebut melibatkan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Indramayu berinisial A. Ia juga disebut-sebut telah diperiksa oleh BPK RI belum lama ini.
Spekulasi publik muncul atas sikap A yang cuek dan membungkam saat dikonfirmasi. Secara logika akal sehat, jika memang kabar miring tersebut tidak benar adanya maka semestinya ia berani untuk menepis dan memberikan kalrifikasi terkait dugaan yang menyeret namanya tersebut.
Melihat fenomena demikian, asumsi publik bermunculan akan kebenaran isu miring di lingkungan Setda Kabupaten Indramayu tersebut. Ketiadaan bantahan dari Kabag Umum saat dikonfirmasi Suburjagat.co.id menjadi sinyal kuat bahwa informasi diatas bukan hanya sekadar dongeng belaka.
Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana pengawasan publik penting dilakukan agar setiap rupiah dari APBD benar-benar kembali ke masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci supaya anggaran tidak berhenti di atas kertas.
Sementara, belum ada keterangan resmi dari BPK RI terkait kabar tidak sedap yang menyeret nama A tersebut. Hingga berita ini diturunkan kembali, upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
(RN/Tim)
About the Author
