Berdasarkan APBD yang telah diterbitkan tahun 2025. Masih dapat dilakukannya optimisilasai pendapatan daerah serta ditingkatkanya fungsi pelayanan yang maksimal. Hal tersebut, dapat dilakukan melalui penekanan biaya-biaya serta meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Golkar, kami memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, baik dari sisi, penganggaran, legislasi, maupun dari sisi pengawasan. Fraksi Partai Golkar berkomitmen untuk tetap melakukan kritik dan evaluasi terhadap pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang akan diraih oleh Pemda, sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Indramayu, Endang Effendi, SE, MM, di ruang kerjanya, pada Selasa (11/03/25).
Masih menurut Endang, hal ini merupakan tantangan bagi BUMD dan SKPD untuk dapat meningkatkan kinerja yng lebih baik dibandingkan dengan bupati sebelumnya.
Efisiensi biaya harus dapat dilakukan diberbagai bidang kiranya dapat menekan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan yang pada akhirnya mendapat respon positif dari masyarakat.
Selanjutnya ia mengatakan, beberapa SKPD yang memilki kewenangan sebagai SKPD penghasil, masih kurang optimal dalam menggali potensi pendapatannya. Pendapatan dari sector Perpakiran masih sangat kecil, masih dapat untuk ditingkatkan. Di sector Perijinan, masyarakat masih merasakan lamanya proses pembuatan perijinan usaha. Pemberlakuan tarif NJOP yang saat ini berlaku perlu dilakukan evaluasi dan revisi.
“Terhadap operasional BUMD air minum masih sangat dirasakan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat diantaranya pembayaran yang cukup besar, air yang tidak mengalir, serta kualitas air yang kurang baik menjadi sorotan masyarakat, tidak sebanding dengan kenaikan tarif PDAM. BUMD air minum masih dapat meningkatkan kontribusi PAD dengan menekan tingkat efisiensi biaya”. Terang Endang yang pernah menjabat sebagai Direktur Umum PDAM tersebut tiga kali periode sebelumnya.
Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra (PD BWI) yang merupakan perusahaan daerah yang hidup segan mati pun tak mau, tidak berinovasi dalam memanfaatkan sumber ada yang ada. Peluang-pelung usaha tidak dimanfaatkan dengan baik walaupun dana kas yang dimiliki cukup besar sehingga target BWI tidak maksimal.
Permasalahan tersebut semoga menjadi perhatian dari kepala daerah yang baru Lucy Hakim dan Syaefudin agar dapat meningkatkan PAD Tahun 2025.
(RED/Tim)
