Suburjagat co.id || Indramayu, 14 Januari 2025 – Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tengah menghadapi ancaman besar akibat abrasi dan banjir rob yang terus menggerus wilayahnya. Desa ini, yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan, telah lama menjadi tulang punggung penyedia hasil laut segar yang memasok kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Namun, keberlangsungan hidup mereka kini terancam tenggelam di balik kelalaian pemerintah daerah yang dinilai kurang serius menyelesaikan masalah ini.
Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Amin secara tegas menyatakan bahwa permasalahan abrasi dan banjir rob di Eretan adalah bukti nyata ketidakpedulian Pemkab Indramayu terhadap isu sosial yang menimpa masyarakat pesisir. “Pemerintah lebih sibuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD) daripada menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir yang menjadi korban langsung abrasi dan banjir rob,” ujar Ketua PMII Al-Amin, Ali Imron Ramdhan.
Proyek Relokasi Tak Kunjung Selesai
Pada September 2024, Pemkab Indramayu melalui Kementerian Sosial RI memulai pembangunan proyek relokasi “Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat” di atas lahan 1,6 hektare dengan anggaran Rp4,6 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai pada Januari 2025 dan direncanakan mencakup 93 unit rumah. Namun, hingga hari ini, progres pembangunan baru mencapai kurang dari 60%.
“Kami sangat menyayangkan lambannya progres proyek ini. Janji pemerintah untuk memberikan hunian layak bagi warga hanya menjadi angan-angan. Sementara itu, masyarakat Eretan terus hidup dalam ancaman banjir rob dan kehilangan tanah akibat abrasi,” lanjut Ali Imron.
Lingkungan Dikorbankan Demi Ekonomi Jangka Pendek
PMII Al-Amin juga mengkritik fokus pemerintah daerah yang lebih mengutamakan sektor migas, tambak intensif, dan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Eksploitasi tambak intensif telah menghilangkan sebagian besar hutan mangrove yang seharusnya menjadi pelindung alami pesisir. Sementara itu, proyek infrastruktur tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang memadai justru mempercepat laju abrasi.
“Orientasi pemerintah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek adalah langkah keliru. Jika lahan tambak dan tempat tinggal masyarakat pesisir terus hilang, maka yang akan tersisa hanyalah konflik sosial dan bom waktu kerusakan lingkungan,” tegas Ali Imron.
Eretan di Ambang Tenggelam
Hingga saat ini, dampak abrasi telah menggerus lahan tambak dan pemukiman warga. Kondisi ini memaksa masyarakat pesisir untuk hidup dalam ketidakpastian. PMII Al-Amin menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret dan strategis untuk menangani abrasi, termasuk rehabilitasi mangrove, percepatan relokasi, dan penerapan kebijakan berbasis keberlanjutan.
Desa Eretan tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga aksi nyata dari pemerintah. Jika pemerintah daerah terus mengesampingkan isu sosial ini, maka bukan hanya Eretan yang terancam tenggelam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami akan terus mengawal isu ini sampai masyarakat Eretan mendapatkan haknya,” tutup Ali Imron dengan tegas.
(Warta)
