suburjagat.co.id || Indramayu – Puluhan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dari sektor gas bumi Indramayu menggelar aksi pengawalan terhadap jalannya sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Indramayu, Kamis (19/11/2026).
Aksi ini dilakukan untuk memastikan penetapan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2027 berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Sejak pagi hari, massa aksi sudah memadati area sekitar lokasi berlangsungnya sidang pleno. Sambil membentangkan spanduk tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian, para buruh menyuarakan aspirasi agar pemerintah daerah dan unsur pengusaha tidak hanya terpaku pada formula pengupahan yang dinilai belum mampu mengejar tingginya biaya hidup di Kabupaten Indramayu.
Koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa kehadiran buruh dari sektor gas bumi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan moral bagi perwakilan serikat pekerja yang sedang berjuang di dalam ruang sidang.
”Kami hadir di sini untuk memastikan suara buruh benar-benar didengar. Sektor migas dan energi di Indramayu memberikan kontribusi besar bagi daerah maupun negara, sehingga sudah sepatutnya kesejahteraan pekerjanya—beserta seluruh buruh di Indramayu—mendapat perhatian serius dalam penetapan UMK 2027,” ujar salah satu perwakilan massa aksi di sela-sela kegiatan.
Dalam tuntutannya, massa KASBI mendesak agar penetapan nilai UMK 2027 mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) riil di lapangan, laju inflasi daerah, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Mereka juga meminta Bupati Indramayu untuk berani mengambil langkah berpihak kepada buruh saat meneruskan rekomendasi angka UMK kepada Gubernur Jawa Barat.
Aksi pengawalan sidang pleno ini berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP setempat. Massa menegaskan akan terus mengawal proses penetapan upah hingga surat keputusan resmi mengenai UMK 2027 diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(Dewa)
