Suburjagat.co.id | Indramayu – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) terus memperkuat konsolidasi masyarakat dalam menyikapi rencana revitalisasi tambak di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Indramayu yang masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN).
Konsolidasi tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya KOMPI menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir yang terdampak rencana revitalisasi tambak. Selain memperkuat komunikasi antarwarga, KOMPI juga melakukan pengumpulan dan pendataan terhadap para penggarap tambak yang berada di sejumlah desa terdampak.
Ketua KOMPI, H. Darsam, melalui juru bicaranya, H. Labib, menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat pesisir tersebut murni untuk memperjuangkan kepentingan warga. Ia membantah apabila gerakan penolakan terhadap revitalisasi tambak dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Menurut H. Labib, konsolidasi dilakukan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terdokumentasi dengan baik. Data tersebut nantinya menjadi bahan penting dalam menyampaikan sikap masyarakat terkait rencana revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan para penggarap tambak di wilayah pesisir.
“Maka kami ucapkan Alhamdulillah, di hari terakhir ini kami melakukan konsolidasi dan pengumpulan data-data penggarap yang terkena dampak proyek revitalisasi. Ada tiga data atau dokumen yang kami kumpulkan, yaitu surat pernyataan penolakan revitalisasi, data pribadi penggarap, serta daftar nama penggarap di setiap desa,” ungkap H. Labib, Sabtu (8/8/2026).
Ia menyampaikan, proses konsolidasi dan pengumpulan data tersebut telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dilengkapi. Data dari masyarakat akan terus diperiksa dan dikonsolidasikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan.
KOMPI berharap aspirasi dan keberatan masyarakat pesisir dapat menjadi perhatian pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam setiap tahapan pelaksanaan program revitalisasi tambak. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari tambak perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi langkah KOMPI untuk memastikan perjuangan masyarakat dilakukan secara terorganisasi, berdasarkan data, serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara terbuka.
Dengan adanya pendataan tersebut, KOMPI berharap suara para penggarap tambak yang terdampak dapat tersampaikan secara utuh kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat pesisir pun berharap setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian dan kepentingan warga setempat.
(Karmono)
About the Author
