Suburjagat.co.id | Indramayu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Sidang penting tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD, Jalan Jenderal Sudirman No. 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, dengan suasana khidmat dan penuh perhatian.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., serta dihadiri Bupati Indramayu yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, H. Suwenda, S.Sos., M.MSi. Hadir pula pimpinan DPRD, anggota dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, jajaran direksi BUMD Bumi Wilalodra, dan berbagai tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan sidang, H. Sirojudin menegaskan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna. Dari 49 anggota DPRD, tercatat 29 orang hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga rapat dinyatakan sah. Selanjutnya, penyampaian laporan hasil kegiatan Reses II Tahun 2025 dari Fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan oleh H. Nico Antonio, S.T., sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD pada 8 Agustus 2025. Reses berlangsung enam hari, mulai 11 hingga 19 Agustus 2025, dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat-Nasdem menekankan beberapa pokok penting yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pertama, bidang pelayanan pemerintahan. Fraksi Demokrat-Nasdem menerima aspirasi terkait penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Mereka menilai, dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diperlukan kemudahan dalam penerbitan PBG, sehingga pembangunan fasilitas publik maupun bangunan lain tidak terhambat birokrasi.
Kedua, bidang pelayanan administrasi pendidikan. Fraksi Demokrat-Nasdem berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dapat mendukung percepatan pembangunan SPPG dengan memberikan kemudahan data administrasi. Program ini dinilai sangat penting karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus segera direalisasikan demi peningkatan gizi masyarakat.
Ketiga, bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indramayu Barat berharap relokasi Pasar Induk Patrol segera dilakukan, mengingat kondisi pasar sudah tidak layak. Selain itu, para petani juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menangani maraknya hama tikus di lahan pertanian. Hal ini penting, mengingat Indramayu merupakan lumbung pangan nasional yang hasil pertaniannya berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.
Keempat, bidang infrastruktur dan pertanahan. Sorotan utama Fraksi Demokrat-Nasdem adalah kondisi Bendungan Waledan yang saat ini rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Fraksi meminta pemerintah daerah mengupayakan perbaikan bendungan tersebut melalui pemerintah pusat.
Lebih lanjut, mereka juga menyoroti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Banyak keluhan masyarakat muncul terkait adanya praktik penyertifikatan tanah negara yang justru diterbitkan atas nama pihak tertentu tanpa melalui mekanisme redistribusi yang benar. Persoalan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Karena itu, Fraksi Demokrat-Nasdem mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu agar menjalankan program PTSL sesuai prosedur hukum dan tidak menyalahgunakannya, sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat-Nasdem juga menyampaikan aspirasi khusus dari masyarakat Indramayu Barat yang menagih janji politik Bupati saat kampanye Pilkada lalu. Aspirasi tersebut antara lain terkait pembuatan “Titik Nol” Indramayu Barat dan wacana pembentukan daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Indramayu Barat.
Sidang paripurna ini menegaskan bahwa Fraksi Demokrat-Nasdem berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya dalam bidang pertanahan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti setiap aspirasi tersebut dengan langkah konkret agar pembangunan di Indramayu dapat berjalan merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
(Advertorial Media)
