Suburjagat.co.id | Indramayu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Sidang yang berlangsung di ruang utama DPRD, Jalan Jenderal Sudirman No.159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, dihadiri oleh jajaran eksekutif, legislatif, dan berbagai elemen masyarakat.
Bupati Indramayu hadir melalui perwakilannya, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Swenda, S.Sos., M.MSi. Turut hadir pula pimpinan DPRD, para anggota dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, direksi BUMD Bumi Wilalodra, hingga tamu undangan lainnya. Suasana sidang berlangsung khidmat di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si.
Dalam pembukaan, H. Sirojudin menyampaikan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna. Dari total 49 anggota DPRD, tercatat 29 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga forum dinyatakan memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil Reses II Tahun 2025 Fraksi PKS-PERINDO yang dibacakan oleh H. Carwan, S.T., sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah DPRD pada 8 Agustus 2025. Reses tersebut dilaksanakan selama enam hari, mulai 11 hingga 19 Agustus 2025.
Laporan Fraksi PKS-PERINDO
1. Bidang Pertanian
Fraksi PKS-PERINDO memberikan apresiasi kepada Bupati Indramayu atas inisiatif dalam mengatasi maraknya hama tikus di area persawahan melalui penggunaan predator alami, seperti ular dan burung hantu. Langkah tersebut dinilai mampu menekan populasi tikus secara efektif sekaligus mengurangi penggunaan pestisida. Program pengadaan Rubuha (Rumah Burung Hantu) telah mulai menunjukkan hasil positif, karena mampu memfasilitasi konservasi burung hantu agar tetap memiliki habitat untuk berteduh dan mencari mangsa di area sawah. Idealnya, satu unit Rubuha mampu mengendalikan hama tikus di lahan sawah seluas lima hektar. Namun, masih diperlukan edukasi bagi masyarakat agar ikut menjaga keberlangsungan program ini, mengingat masih ada oknum warga yang mencoba menembak burung hantu dengan alasan tertentu.
Selain itu, Fraksi PKS-PERINDO juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan suplai air irigasi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar segera dilakukan normalisasi dan pengerukan saluran irigasi. Untuk lahan sawah tadah hujan, fraksi ini mendorong adanya penambahan izin P2T (Persetujuan Pemanfaatan Air Tanah) serta pembangunan embung sebagai solusi penyediaan air.
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
Dalam aspek keamanan, Fraksi PKS-PERINDO menyampaikan adanya keluhan warga terkait gangguan kamtibmas di Kecamatan Haurgeulis dan Gantar, terutama pada dini hari ketika masyarakat hendak menuju Pasar Haurgeulis. Mereka meminta aparat kepolisian agar lebih responsif dengan melakukan tindakan penertiban dan pengamanan demi kenyamanan serta keselamatan warga.
3. Bidang Keagamaan
Sejalan dengan visi “Indramayu Reang” yang menekankan aspek religius, Fraksi PKS-PERINDO mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan tunjangan kepada guru ngaji Al-Qur’an serta imam masjid dan musholla. Menurut mereka, keberadaan guru ngaji dan imam merupakan ujung tombak pendidikan agama Islam sekaligus pihak yang memakmurkan masjid hingga pelosok desa. Sayangnya, perhatian terhadap kesejahteraan mereka dinilai masih sangat minim, sehingga perlu adanya kebijakan konkret dari pemerintah daerah.
Melalui penyampaian laporan ini, Fraksi PKS-PERINDO berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun saat Reses dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa poin-poin yang disampaikan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, baik dalam bidang pertanian, keamanan, maupun keagamaan.
“Demikianlah laporan Fraksi PKS-PERINDO tentang kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Terima kasih kami haturkan atas kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan,” ujar H. Carwan menutup laporan.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda berikutnya, dengan harapan setiap usulan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Indramayu ke depan.
(Advertorial Media)
