Suburjagat.co.id | Indramayu, Kamis (2/4/2026) — Aksi demonstrasi penolakan proyek revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Indramayu yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) berakhir ricuh. Massa meluapkan kekecewaan dengan melempar botol minuman kemasan serta merusak pagar dan sejumlah fasilitas umum di sekitar lokasi aksi hingga kawasan Alun-alun Indramayu.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan resmi yang sebelumnya dilayangkan KOMPI kepada aparat kepolisian. Sekitar 3.100 massa dari empat kecamatan dan tujuh desa turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka melakukan long march dari kawasan Kuliner Cimanuk menuju Pendopo Indramayu dengan tuntutan utama menolak proyek revitalisasi tambak Pantura.
Kericuhan terjadi karena massa kecewa lantaran Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak dapat menemui perwakilan peserta aksi untuk melakukan audiensi secara langsung di Ruang Ki Tinggil, Pendopo Indramayu.
Ketua KOMPI, H. Darsam, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah. Ia menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak direspons.
“Jika revitalisasi tambak tidak dibatalkan, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Pembina KOMPI, Juhadi Muhammad, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi para petani tambak hingga ke tingkat pusat.
“Kami akan membawa persoalan ini ke DPR RI, bahkan hingga ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini menyangkut kehidupan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tambak,” ujarnya.
Menurutnya, proyek revitalisasi tersebut dinilai berpotensi mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Ia menyebut, ribuan petani tambak dari tujuh desa yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun terancam kehilangan pekerjaan.
Dalam audiensi yang sempat berlangsung, perwakilan massa memilih walk out karena tidak hadirnya kepala daerah sebagai pengambil keputusan. Massa menilai pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi konkret, mengingat sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pertemuan tanpa perkembangan berarti.
“Hari ini kami memilih keluar dari audiensi. Sudah tiga kali pertemuan, tetapi tidak ada hasil. Kami meminta pencabutan MoU proyek ini,” ungkapnya.
Selain itu, massa juga menyoroti proses pematokan lahan yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi serta tanpa persetujuan masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi proyek nasional tersebut apabila justru menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan baru di wilayah pesisir.
Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya ketegangan antara masyarakat pesisir dan pemerintah daerah terkait rencana revitalisasi tambak Pantura di Indramayu.
Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat seharusnya dilakukan tanpa tindakan anarkis.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan Kapolres Indramayu untuk memastikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi tersebut maka pihak yang bertanggung jawab segera untuk memperbaikinya.
(Red)
About the Author
