
Suburjagat.co.id | Indramayu – Pemerintah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (30/9) di balai desa setempat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran camat Pasekan, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kader PKK, karang taruna, serta perwakilan kelompok tani semakin menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah pengambilan keputusan bersama.
Musdes dipimpin langsung oleh Kepala Desa Brondong, Sunendi Susanto atau yang akrab disapa Kuwu Nendi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak boleh hanya menjadi pekerjaan pemerintah semata, melainkan harus mengedepankan partisipasi masyarakat. “RKPDes adalah dokumen penting yang menentukan arah pembangunan setahun ke depan. Karena itu, seluruh masyarakat harus merasa memiliki, ikut menyampaikan aspirasi, sekaligus mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kuwu Nendi menuturkan bahwa dalam Musdes kali ini berbagai usulan program prioritas muncul dari peserta musyawarah. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan infrastruktur jalan desa untuk memperlancar akses warga, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, program-program tersebut sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Brondong.
“Hasil dari Musdes ini akan kami rangkum sebagai dasar penyusunan RKPDes 2026, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Semua usulan masyarakat sebisa mungkin kami tampung, namun tentu tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ketua BPD Desa Brondong, H. Dulsomad, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa BPD akan terus mengawal hasil Musdes agar tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan sesuai dengan aspirasi warga. “BPD memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan desa. Karena itu, kami berkomitmen memastikan bahwa program yang masuk dalam RKPDes dapat dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat,” ungkapnya.
Musyawarah berjalan dalam suasana kondusif dan penuh semangat kebersamaan. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun masukan. Tidak jarang, diskusi berlangsung hangat karena adanya perbedaan pandangan, namun pada akhirnya semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Hal tersebut mencerminkan nilai gotong royong yang masih kuat melekat di tengah masyarakat pedesaan.
Warga Desa Brondong pun menyambut baik penyelenggaraan Musdes ini. Mereka berharap program yang nantinya dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sejumlah perwakilan kelompok tani, misalnya, menekankan pentingnya peningkatan irigasi dan sarana pertanian agar hasil panen lebih maksimal. Sementara itu, kader PKK mengusulkan adanya program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan rumah tangga yang bernilai ekonomi.
Dengan terselenggaranya Musdes ini, Desa Brondong menunjukkan komitmen untuk terus membangun desa secara partisipatif. Proses perencanaan yang terbuka dan melibatkan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Pada akhirnya, semua pihak berharap agar RKPDes 2026 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berkesinambungan di Desa Brondong.
(Warta)