Suburjagat.co.id | Indramayu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sidang paripurna dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman No. 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Suasana rapat berlangsung khidmat dan penuh perhatian.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si. Turut hadir Bupati Indramayu yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Suwenda, S.Sos., M.MSi., pimpinan DPRD, anggota dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, direksi BUMD Bumi Wilalodra, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan sidang, H. Sirojudin menyampaikan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna. Dari 49 anggota DPRD, tercatat 29 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga forum dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Ida Farida, A.Md.Kep. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa nota penjelasan Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya merupakan implementasi teknis kebijakan anggaran. Substansi penting dalam perubahan APBD ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta penyesuaian dengan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk menyesuaikan sasaran kegiatan, pendapatan asli daerah, dana transfer, serta sumber-sumber keuangan lainnya. Penyesuaian indikator kinerja kegiatan dan program juga dinilai penting untuk merespons permasalahan aktual yang membutuhkan penanganan segera.
Ida Farida menambahkan bahwa Rancangan APBD 2025 juga mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya untuk pembiayaan, penyesuaian kegiatan yang bersumber dari pajak, dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat, serta pendanaan kegiatan prioritas dan mendesak.
Dengan adanya kenaikan APBD 2025 sebesar 4,19 persen dari Rp3,75 triliun menjadi Rp3,91 triliun, Fraksi PDI Perjuangan berharap terdapat upaya percepatan dalam memperbaiki ekosistem kebijakan, baik dari segi sumber keuangan maupun realisasi program. Diharapkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi PDIP memahami bahwa proses transisi pemerintahan kerap menghadapi tantangan, baik dari sisi politik, penataan kebijakan, maupun perubahan paradigma. Namun, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada perangkat daerah agar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing.
Dalam catatannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 harus mampu mendorong program pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat. Target serapan anggaran diharapkan bisa mencapai lebih dari 97 persen. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat, sementara kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara berkelanjutan.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam Raperda, khususnya pada pos retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab penurunan tersebut.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kesejahteraan rakyat, sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi misi daerah yang sudah ditetapkan.
(Advertorial Media)
