Suburjagat.co.id | Indramayu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Sidang berlangsung di ruang rapat utama DPRD, Jalan Jenderal Sudirman No.159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Indramayu yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Suwenda, S.Sos., M.M.Si., pimpinan DPRD, para anggota dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, direksi BUMD Bumi Wiralodra, hingga tamu undangan lainnya. Jalannya rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., dalam suasana khidmat dan penuh perhatian.
Dalam sambutannya, H. Sirojudin menyampaikan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna. Dari 49 anggota DPRD, tercatat 29 orang hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga forum dinyatakan sah untuk membuka sidang. Selanjutnya, penyampaian laporan hasil kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Turah, sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah DPRD tanggal 8 Agustus 2025. Reses sendiri telah dilaksanakan selama enam hari, mulai 11 hingga 19 Agustus 2025, dengan agenda utama menyerap aspirasi masyarakat.
Fraksi Gerindra dalam laporannya menyoroti tiga bidang penting yang menjadi perhatian utama masyarakat, yaitu pertanian, kesehatan, dan infrastruktur.
1. Bidang Pertanian
Dalam bidang pertanian, Fraksi Gerindra menekankan dua persoalan utama. Pertama, terkait pengendalian hama tikus yang kerap meresahkan petani, khususnya petani padi. Banyak petani terpaksa menggunakan cara ekstrem seperti alat setrum yang justru membahayakan nyawa. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk turun tangan membantu, serta menyusun regulasi yang mendukung kelestarian lingkungan dan keselamatan petani.
Kedua, mengenai mekanisasi pertanian dengan penggunaan combine harvester pada musim panen. Kehadiran alat modern tersebut memang mempercepat proses panen, namun menimbulkan kekhawatiran bagi buruh tani yang kehilangan kesempatan kerja. Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengatur sistem panen dengan teknologi ini sehingga tetap memberikan ruang bagi buruh tani untuk memperoleh penghasilan.
2. Bidang Kesehatan
Masalah kesehatan juga menjadi perhatian penting. Fraksi Gerindra menyoroti perlindungan kesehatan melalui program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Banyak masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat kini tidak lagi mendapatkan fasilitas tersebut tanpa adanya pemberitahuan jelas. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk melakukan validasi ulang data penerima manfaat BPJS PBI dan menyosialisasikannya secara lebih transparan kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Hal ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM) medis yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal.
3. Bidang Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, akses jalan pertanian masih menjadi keluhan utama masyarakat. Banyak petani yang kesulitan menuju lahan karena kondisi jalan rusak serta irigasi tersier yang belum diperbaiki. Kedua, terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah meninjau kembali lokasi dan kapasitas TPS, terutama di jalur jalan raya dan tanggul irigasi. Penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan.
Terakhir, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan program pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), khususnya di ruas jalan rawan kecelakaan dan wilayah yang masih minim penerangan. Hal ini penting demi keselamatan pengguna jalan dan mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari.
Dengan laporan ini, Fraksi Partai Gerindra berharap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Indramayu. Rapat paripurna pun ditutup dengan penuh harapan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indramayu.
(Advertorial Media)
