Suburjagat.co.id | Indramayu –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu gelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraks Partai Kebangkitan Bangsa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu (LKPJ)Tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Amroni dalam pembukan Sidang Paripurna, H. Amroni, mengatakan “Kami segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan setinggi- tingginya atas kehadirannya untuk memenuhi undangan Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi- Fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu (LKPJ)Tahun 2024.
Berdasarkan Pasal 103, Ayat 1, Huruf (c) Peraturan DPRD No.1 Tahun 2022, tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 49 Anggota DPRD yang menandatangani dan dihadiri secara fisik sejumlah 26 anggota, karena ketentuan forum sudah terpenuhi maka rapat paripurna sah untuk dibuka” ungkap H. Amroni.
Pembacaan pandangan umum dilakukan oleh Kiki Arindi.
Kiki Arindi menjelaskan “Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ruang lingkup lkpj dan selanjutnya yang diatur dalam pasal 18 bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a” ungkapnya.
Lanjut “Dengan mendasarkan pada regulasi tersebut maka kami fraksi Partai kebangkitan bangsa DPRD Indramayu memberikan pandangan umum catatan-catatan strategis saran dan pertanyaan guna menyempurnakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di Kabupaten Indramayu pada masa yang akan datang.
1. Penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen lkpj di tahun 2024.
Secara kelengkapan dokumen materi lkpj kiranya sudah memenuhi namun kami berharap adanya buku ringkasan lkpj yang menyajikan tabel pencapaian sebelum dan sesudah disertai dengan indikator pertumbuhan, sehingga kita dengan mudah memahami secara umum hasil pencapaian apa saja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu dalam satu tahun.
2. Capaian pembangunan ekonomi mikro daerah pada indeks pembangunan manusia IPM yang menjadi salah satu indikator kinerja dalam mengukur dimensi pokok pembangunan manusia di Kabupaten Indramayu yaitu kami mengapresiasi dari harapan lama sekolah hls dan rata-rata lama sekolah rls selama 6 tahun terakhir titik pada periode 2019 2024 untuk hls meningkat hanya 0,016 tahun sementara rls meningkat secara signifikan dengan skor 0,945 tahun dalam konteks pendidikan di Kabupaten Indramayu ada beberapa tantangan utama yang perlu diantisipasi dan political will dari pemangku kepentingan terutama pemimpin atau kepala daerah untuk ooncern melanjutkan dunia pendidikan.
3. Capaian kinerja dalam pendapatan dan belanja daerah serta keuangan daerah.
Pendapatan Daerah
Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban lkpj pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 Rp 3.690. 000.000.000. dengan realisasi sebesar Rp.3.654. 000.000.000.
Pada relasi pendapatan asli daerah terjadi di mana pada perubahan APBD tahun 2024 dalam realisasinya Rp. 655. 576.000.000. yaitu dengan capaian 98,29% adapun kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 17,94% yang hampir terealisasi pendapatan daerah menunjukkan masih banyak sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensinya dapat digali lebih optimal dan efektif.
Belanja Daerah
Pada APBD tahun 2024 terealisasi Rp.3.658.000.000.000 atau 93,03% dari penganggaran kami fraksi PKB melihat dalam belanja daerah tersebut belanja modal sangat tinggi dengan realisasi Rp.500.097.000.000 atau 94,62%. Bila melihat dengan kebijakan pemerintah pusat yang harus mengefisiensi anggaran bagaimana skema yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu semakin meningkat.
4. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
A. Urusan kesejahteraan
10 program unggulan Bupati Indramayu salah satunya adalah urusan kesehatan yaitu Dok- Maru (dokter masuk rumah) dengan pencapaian kinerja sebanyak 1. 491 pelayanan kesejahteraan. harus kita evaluasi dikarenakan masih banyak masyarakat yang menghubungi admin Dok- Maru tidak direspon bukan hanya Dok-Maru namun pelayanan sikap dan perilaku rumah sakit yang belum menghargai consumer salah satu adalah langkahnya tenaga dokter dan lemahnya posisi pasien sehingga terjadi paternalistik dalam pelayanan RSUD.
B. Urusan pertanian
Perlu dicermati dan perlu mendapatkan perhatian tersendiri yaitu pada sektor pertanian menekankan pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian nasional dan daerah berperan vital sebagai penyedia bahan pangan instrumen pengentasan kemiskinan serta penyedia lapangan kerja ukurannya prioritas baik dari perencanaan maupun pengarahan pada sektor pertanian di Kabupaten Indramayu.
C. Urusan koperasi usaha kecil dan menengah
Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta koperasi merupakan penggerak kebangkitan nasional maupun lokal. oleh karena itu sejumlah hambatan di sektor UMKM harus segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat pemerintah daerah harus mengedukasi terhadap sektor UMKM dan pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan manajerial.
D. program Pe-Ri
Program PERI dimaksudkan untuk perempuan purna pekerja migran dalam pencapaian sebanyak 680 PMI dalam kenyataannya program ini tidak ada berkelanjutan hanya seremonial saja dikarenakan data dan sasarannya tidak jelas maka mohon penjelasan.
E. Program Le-Dig
Program ini hanya seremonial saja menurut kami Fraksi PKB dikarenakan tidak adanya anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah malah sebaliknya anggaran dibebankan kepada pemerintah desa yang mengakibatkan pemerintah desa tidak mampu untuk melaksanakannya.
F. Program La-Da
Hasil kinerja lacak daerah menurut data 873 sertifikat tanah ditemukan yang menjadi pertanyaan kami fraksi Partai kebangkitan bangsa adalah tanah tersebut dimiliki oleh siapa Pemerintah Daerah apa Pemerintah Nasional karena tidak adanya transparasi legalitas status tanah tersebut.
G. Program De-Kar Desa Kabeh Terang
Namun dalam kenyataannya masih banyak desa yang membutuhkan penerangan jalan umum PJU serta tidak berfungsinya lampu atau lampu mati sehingga hal tersebut harus ditangani dengan serius.
H. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer di sekolah dituntut mengorganisir sejumlah sumber daya sekolah menggunakan teamwork jabatan kepala daerah yang ditangkap sangatlah tidak efektif dan tidak bisa maksimal. Terahir kami meminta Bupati harus menerapkan reward dan punishment bagi opd yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyerapan anggarannya tidak optimal atau di bawah 90% karena dapat menghambat kinerja pelayanan atau tidak terlaksananya rkpd serta perlunya rasionalisasi dalam penanggulangan anggaran” tutup Kiki Arindi anggota Dewan PKB.
Rapat Paripurna diadakan diruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu yang mewakili Bupati Indramayu Lucky Hakim, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negri, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Lapas Kabupaten Indramayu, Asisten Setda, Setaf Ahli Bupati, Para Kabag, Para Camat, para Pemimpin Partai Politik Kemasyarakatan, para wartawan dan para undangan.
(Advetorial Media)
