Suburjagat.co.id I Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim yang diwakilkan oleh Sekda Indramayu Ir. Aep Surahman menghadiri Rapat Paripurna jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD setelah sebelumnya dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Rapat Paripurna diadakan diruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negri, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Lapas Kabupaten Indramayu, Asisten Setda, Setaf Ahli Bupati, Para Kabag, Para Camat, para Pemimpin Partai Politik Kemasyarakatan, para wartawan dan para undangan.
“Lucky Hakim mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2024” ungkap Aep Surahman.
Menjawab pandangan umum, yang pertama dari Fraksi Golkar, Bupati melalui Sekda “Mengucapkan terimakasih atas apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas segala pencapaiannya dalam mengemban amanah dari rakyat.
Bahwa segala prestasi serta pencapaian yang kita dapatkan selama ini bukanlah semata-mata kerja keras kami sendiri, namun berkat sinergi semua pihak, serta adanya kolaborasi serta dukungan penuh dari bapak/ibu anggota dewan yang terhormat” ujarnya.
“Dalam menyikapi jawaban Fraksi Golkar tentang PAD Kabupaten Indramayu, Pemda terus mendorong dalam mengoptimalisasi melalui upaya Intensifikasi, seperti halnya, pemasangan alat rekam bertujuan meminimalisisr terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah , sedangkan pada Ekstensifikasi, pemda terus berkontribusi berkelanjutan dalam hasil pengelolaankekayaan daerah yang telah dipisahkan sebesar 2,08 % dari BUMD, Bupati Lucky juga berikan tanggapanya tentang rekonsiliasi anggaran oprasional kegiatan pendidikan kesetaraan seperti PKBM, sehingga realisasi anggaran biaya oprasional belum bisa diputuskan,
Sedangkan terkait masalah stunting di Kabupaten Indramayu, menurut Bupati mengalami penurunan 0,98%, dari data 2023 3,40% menjadi 2,44% pada tahun 2024. Penurunan tersebut di akibatkan kegiatan masif pencegahan terhadap terjadinya balita kurang gizi dan balita dengan kategori berat badan kurang. Adanya Intervensi langsung dengan pemberian makanan tambahan yang kontinyu dengan pemantauan kesehatan oleh dokter spesialis secara konsisten.
Kemudian Menanggapi Insfrastuktur tentang jalan Desa yang kurang layak, Bupati Lucky Hakim berbeda sudut pandang, dalam tanggapanya, Bupati menilai tersendiri dengan memperhatikan Tiga Pilar utama, Yaitu Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja dengan disertai aspek Kompetitif transparatif serta Objektif.
Selanjutnya Pandangan umum kedua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terkait untuk kebijakan dalam menglolah APBD, dan kesejahtraan sosial.
Dalam penggunaan APBDP itu sudah sesuai dengan intruksi presiden Nomor 1 tahun 2025, tentang efesinsi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Di semua bidang dengan memprioritaskan tujuan pemerintah sebagai Negara swasembada Pangan, untuk kesejahtraan masyarakat. Dalam menciptakan lapangan pekerjaan Bupati merujuk pada surat edaran mendagri nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025.
Dalam surat edaran tersebut menekankan peran pemerintah daerah agar menciptakan iklim investasi yang baik. Tentu saja harus berawal dari kejelasan pemanfaatan ruang itu perlu dilakukan untuk mempertegas pembagian fungsi ruang agar tidak liar, pemda juga akan mengklasifikasikan zona industri tertentu dan terbatas tujuanya memberikan kemudahan bagi investor, sesuai perda nomor 9 tahun 2024.
Kemudian untuk meningkatan PDRB pertanian pemda akan melakukan inovasi dalam meningkatkan produksi di semua bidang pertanian pada sentra produksi, dengan memberikan benih unggul bersertifikat, lalu di bidang perikanan dan kelautan pemda akan meningkatkan PDRB, agar arah kebijakan dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan bisa meningkat, sebagai nilai tambah jual produksi.
Sementara pandangan umum keempat Fraksi PKB, terkait mengatasi masalah Pendidikan dikabupatem Indramayu terutama pada anak anak putus sekolah dini akibat keterbatasan biaya, dan aksesnya, dan itu menurut pandangan Bupati Lucky masih belum merata, hingga menimbulkan kesenjangan antara harapan dan realisasi pendidikan. Pemda akan berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan pemberian bantuan biaya pendidikan, serta tunjangan bagi siswa dan santri,
Terhadap pandangan umum fraksi partai Gerindra dapat kami sampaikan keterkaitan penyelesaian masalah Bank Perkreditan Rakyat BPR dengan nasabah, sebagaimana undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhitung sejak lembaga penjamin simpanan menerima pemberitahuan terus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penetapan permuda BPR karya remaja Indramayu sebagai bank dalam resolusi lembaga penjamin simpanan LPS berwenang.
A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak wewenang pemegang saham. Termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham.
B. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank.
C. Meninjau ulang membatalkan mengakhiri dan mengubah setiap kontrak yang menyangkut bank dengan pihak ketiga yang merugikan bank.
D. penjual dan mengukuhkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau mengalihkan kewajiban bank terhadap persetujuan debitur.
Sehingga terhitung tanggal 5 September 2023 bank BPR Karya Remaja sudah diambil alih oleh pihak lembaga peminjam simpanan LPS, adapun permasalahan tentang penyelesaian masalah BPR Kaya Remaja Indramayu dengan nasabah yang sampai akhir jabatan ditangani oleh pihak lembaga penjamin simpanan LPS.
Terhadap pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera – Perindo dapat kami ucapkan terima kasih telah mengapresiasi segala upaya tentang yang telah dilakukan pemerintah daerah terdahulu, ke depan kita perbaiki kekurangan kinerja pemerintah daerah terdahulu dengan memperhatikan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Barat, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indramayu jika disandingkan daerah lain di Jawa Barat, pengisian dan penataan jabatan birokrasi yang masih banyak belum terisi, memprioritaskan Universal Health Overage (UHC) atau jaminan kesehatan yang adil dan bermutu untuk masyarakat Indramayu.
Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat Nasdem dapat kami ucapkan terima kasih telah memberikan kajian mendalam terhadap keberhasilan dan kekurangan kinerja Bupati Indramayu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ke depan kita perbaiki kekurangan kinerja pemerintah daerah melalui:
A. harmonisasi antara lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
B. Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian.
C. Menghargai sejarah daerah.
Dalam rangka terwujudnya Kabupaten Indramayu Religius Ekonomi Kerakyatan Aman Nyaman dan Gotong Royong (WONG REANG) 5 tahun kedepan”tutup Sekda Indramayu.
(Advetorial Media)
