Suburjagat.co.Id | Indramayu – Sidang Paripurna tentang pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025-2045.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Amroni, S.I.P. Dalam pembukan Sidang Paripurna H. Amroni, S.I.P, mengatakan “Kami segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya dan penghargaan setinggi – tingginya atas kehadirannya untuk memenuhi undangan Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu tahun 2025-2045” ungkap H. Amroni, S.I.P.
Lanjut menjelaskan “Berdasarkan Pasal 103, Ayat 1, Huruf (c) Peraturan DPRD No.1 Tahun 2022, tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 Anggota DPRD yang menandatangani dan dihadiri secara fisik sejumlah 26 anggota, karena ketentuan forum sudah terpenuhi maka rapat paripurna sah untuk dibuka” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.
Dalam Rapat Paripurna kali ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surahman yang mewakili Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina, S.H, M.H, C.R.A, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negri, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Lapas Kabupaten Indramayu, Asisten Setda, Setaf Ahli Bupati, Para Kabag, Para Camat, para Pemimpin Partai Politik Kemasyarakatan, para wartawan dan para undangan. Rapat Paripurna diadakan diruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman, No.159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, pada hari Rabu (26/6/2024).
Pangadaran umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP- APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025-2045, dibacakan oleh Akhmad Mujani Nur, S.HI.
“Sebagai bentuk pengawasan dan dorongan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu, guna tercapainya tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Indramayu kami Fraksi PKB memberikan pandangan serta meminta penjelasan progres ataupun hasil capaian pelaksanaan APBD 2023.
- Mekanisme seperti apa yang diterapkan untuk memantau dan mengawasi penggunaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam proses likuidasi pada BPR Karya Remaja Indramayu dan BPR Indramayu Jabar tersebut dan apakah terdapat rencana exit strategi yang jelas jika investasi di kedua BPR tidak sesuai harapan, serta bagaimana mekanisme perhitungan dan proyeksi dampak terhadap keseimbangan APBD Kabupaten Indramayu.
- Sudah berapa jumlah dana tabungan/deposito nasabah BPR KR yang telah dikembalikan terkait persoalan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Kabupaten Indramayu.
- Pencatatan dan pelaporan aset BUMD di Kabupaten Indramayu merupakan hal yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan aset BUMD. BUMD harus melakukan pencatatan dan pelaporan aset dengan tepat, akurat dan konsisten, BPK dan DPRD Kabupaten Indramayu berwenang untuk mengawasi pencatatan dan pelaporan aset BUMD dan memberikan sanksi kepada BUMD yang melanggar. Bagaimana dengan status serta kondisi aset BPR KR Indramayu pada saat ini.
- Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan instrumen penting untuk pemda dalam membiayai kegiatan yang tidak terduga dan mendesak. Pemerintah Kabupaten Indramayu harus dapat memastikan akuntabilitas dan transparasi Belanja Tak Terduga serta harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, berkaitan ini kami meminta penjelasan peruntukan anggaran dalam pemulangan atau penjemputan tenaga kerja asal Indramayu di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah pada Dinas Tenaga Kerja berkenaan dengan, kronologi, jumlah tenaga kerjanya dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan.
- Pada pengelolaan barang milik daerah yang berupa aset tanah berapa total pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan/sewa aset tanah terhadap pihak ketiga di Kabupaten Indramayu, serta bagaimana audit atau evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan pendapatan dari aset tanah di Kabupaten Indramayu.
Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Berkenaan dengan RPJPD kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan diantaranya.
- Dalam proses penyusunan rencana awal RPJPD Kabupaten Indramayu 2025-2045 selayaknya disusun melalui proses yang partisipatif dan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Apakah dalam tahapan rancangan awal RPJPD melalui konsultasi publik sehingga data dan informasi didapat dari berbagai sumber termasuk analisis kondisi daerah, potensi daerah dan aspirasi masyarakat.
- Apakah maksud dari penyusunan dan tujuan yang ingin dicapai pada RPJPD Kabupaten Indramayu 2025-2045, cukup jelas terukur dan mudah dicapai. Apakah arah kebijakan tersebut sudah mencerminkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Indramayu secara realistis.
- Dalam hal sasaran arah pembangunan. Apakah dalam rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Indramayu 2025-2045, memberikan rumusan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintah serta strategi mewujudkan masyarakat Indramayu yang sejahtera mohon penjelasan” ungkap Akhmad Mujani Nur, S.HI.
(ADV)
